Negara-negara anggota PBB menyetujui perjanjian internasional pertama setelah bertahun-tahun negoisasi yang berlarut-larut untuk melindungi laut lepas. Kesepakatan itu diambil di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (4/3).
"Kapal telah mencapai pantai," kata Ketua Konferensi perjanjian Rena Lee saat mengumumkan tentang tercapainya kesepakatan terkait perjanjian internasional untuk melindungi laut lepas.
Adapun perjanjian tersebut telah dilakukan secara intensif selama dua pekan. Para aktivis memujinya sebagai momen terobosan untuk perlindungan keanekaragaman hayati setelah lebih dari 15 tahun didiskusikan.
Perjanjian itu pun dipandang penting untuk melestarikan 30% daratan dan lautan dunia pada 2030.
Selain itu, perjanjian tersebut sejalan dengan kesepakatan yang telah ditandatangani di Montreal pada Desember lalu.
"Ini hari bersejarah untuk konservasi dan tanda bahwa di dunia yang terbagi melindungi alam dan manusia dapat menang atas geopolitik," kata Laura Meller dari Greenpeace.
Lee mengatakan, karena sudah disepakati, teks dari perjanjian tidak dapat diubah secara signifikan.
"Tidak akan ada pembukaan kembali atau diskusi substansi," katanya.
Menurut Lee, perjanjian tersebut akan diadopsi secara resmi setelah diperiksa oleh pengacara dan diterjemahkan ke dalam enam bahasa resmi PBB.
Meller menyerukan negara-negara untuk secara resmi mengadopsi perjanjian itu dan meratifikasinya secepat mungkin. Laut lepas dimulai dari perbatasan zona ekonomi ekslusif (ZEE), suatu negara yang membentang hingga 200 mil laut atau 370 kilometer dari garis pantainya. Lepas dari ZEE, laut tidak berada di bawah yurisdiksi negara mana pun.
Meskipun laut lepas mencakup lebih dari 60% lautan dunia dan hampir separuh permukaan planet, tetapi kerap diabaikan.
"Hanya ada satu samudera, dan samudera yang sehat berarti planet yang sehat," ujar Nathalie Rey Aliansi laut Lepas (kelompoknya terdiri dari 40 LSM).
Sementara itu, ekosistem laut yang terancam oleh perubahan iklim, polusi, dan penangkapan ikan berlebihan, menciptakan separuh oksigen yang dihirup manusia dan membatasi pemanasan global dengan menyerap banyak karbon dioksida yang dipancarkan oleh aktivitas manusia.
Hanya sekitar 1% dari laut yang saat ini dilindungi. Kendati itu, saat perjanjian baru mulai berlaku, itu akan memungkinkan terciptanya kawasan lindung laut di perairan internasional.
"Kawasan perlindungan laut lepas dapat memainkan peran penting dalam membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim," kata Liz Karan dari The Pew Charitable Trusts yang menyebut kesepakatan tersebut sebagai pencapaian yang signifikan.
Di samping itu, perjanjian tersebut juga mewajibkan negara-negara untuk melakukan penilaian dampak lingkungan dari kegiatan yang diusulkan di laut lepas. Bab sangat sensitif tentang pembagian manfaat potensial dari sumber daya laut yang baru ditemukan merupakan salah satu titik fokus ketegangan.
Pada 2017, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang meminta negara-negara untuk membuat perjanjian laut lepas. Awalnya direncanakan empat sesi negosiasi tetapi harus melewati dua resolusi untuk memastikan dua sesi tambahan.
"Sekarang kita akhirnya dapat beralih dari pembicaraan ke perubahan nyata di laut," kata Meller.
Dari perjanjian tersebut, program lingkungan PBB memandang perjanjian internasional tersebut merupakan salah satu cara terbaik untuk mennghentikan perusakan lautan.
Sumber: Media Indonesia, Voa, Republika
댓글